Pemkab Tapsel menjadi daerah tercepat di Sumatera yang menyalurkan bantuan stimulan rumah dari BNPB. Simak skema bantuan hunian tetap dan target Bupati Gus Irawan agar warga bebas dari tenda pengungsian sebelum Ramadan 1447 H.
Tapsel, StartNews – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencatatkan diri sebagai daerah dengan proses administrasi tercepat dalam penyaluran dana stimulan perbaikan rumah terdampak bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kecepatan validasi data dan sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci utama Tapsel mengungguli 51 daerah terdampak lainnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penyaluran bantuan tersebut diserahkan di Sopo Daganak, Kecamatan Batangtoru, Jumat (13/2/2026). Serah-terima disaksikan oleh Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo bersama Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu. Dalam tahap ini, total bantuan senilai Rp5,475 miliar dikucurkan untuk memperbaiki 133 unit rumah rusak ringan dan 116 unit rumah rusak sedang.
Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu menjelaskan, keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras lintas sektoral yang melibatkan kepala desa, BPS, hingga unsur Forkopimda. Meskipun terdapat kendala teknis pada validasi perbankan, koordinasi yang solid memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi.
Menurut dia, fokus utama saat ini memastikan warga memiliki tempat tinggal yang layak sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijiriyah. “Kita berharap, sebelum puasa, tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian dan seluruhnya telah menempati hunian sementara maupun hunian tetap,” tegas Gus Irawan Pasaribu di hadapan jajaran Sekda dan Forkopimcam Batangtoru.
Besaran nilai stimulan yang diberikan bervariasi sesuai tingkat kerusakan, yakni Rp15 juta untuk kategori rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk kategori rusak berat.
Berbeda dengan kategori ringan dan sedang yang berupa perbaikan, bagi rumah kategori rusak berat, bantuan diwujudkan dalam bentuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Saat ini, tercatat ada 1.777 unit Huntap yang sedang dalam proses penyelesaian secara kolektif maupun mandiri.
Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo menambahkan, selama masa tunggu pembangunan Huntap, pemerintah juga memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan untuk setiap Kepala Keluarga. Tujuannya, agar warga memiliki biaya untuk menyewa rumah dan tidak terlunta-lunta. Bantuan DTH ini akan otomatis dihentikan setelah warga menempati hunian permanen yang telah disediakan.
“Dana Tunggu Hunian ini diberikan agar warga bisa menyewa rumah atau tinggal bersama keluarga sambil menunggu hunian tetap selesai,” ujar Agus Wibowo.
Selain mengejar penyelesaian Huntap, Pemkab Tapsel tengah memacu pembangunan 717 unit Hunian Sementara (Huntara) yang tersebar di wilayah Simarpinggan, Sipirok, Aek Latong, Napa, hingga Perkebunan Hapesong.
Gus Irawan menginstruksikan pelaksana proyek untuk memprioritaskan penyelesaian unit secara bertahap agar bisa segera dihuni tanpa harus menunggu seluruh proyek rampung 100 persen.
Gus Irawan menekankan pentingnya efektivitas pengerjaan di lapangan demi kenyamanan warga saat menjalankan ibadah puasa nanti. Ia berpendapat bahwa penyelesaian sebagian unit secara tuntas jauh lebih bermanfaat dibandingkan memaksakan pengerjaan serentak namun tidak ada satu pun yang bisa ditinggali dalam waktu dekat.
“Lebih baik sebagian selesai tuntas dan bisa ditempati, daripada semuanya hampir selesai tapi belum bisa dihuni,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan moral dan logistik menjelang Ramadan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Baznas juga menyiapkan bantuan hewan kurban berupa sapi. Total bantuan akan disalurkan kepada warga yang berada di Huntara agar mereka tetap dapat merasakan sukacita menyambut bulan suci di tengah masa pemulihan pascabencana.
Reporter: Lily Lubis
Discussion about this post