Pencairan Dana BOS 2026 di Madina terlambat, operasional 407 SD dan 86 SMP terhambat. Simak tuntutan penggiat sosial agar Dinas Pendidikan Madina segera mencairkan anggaran demi kelancaran proses belajar mengajar.
Panyabungan, StartNews – Keterlam-batan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2026 di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai berdampak serius terhadap operasional pendidikan. Sejumlah pihak mengeluhkan mandeknya penyaluran dana tersebut di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina. Padahal, pemerintah pusat telah menurunkan anggaran ke daerah.
Kondisi itu memicu kekhawatiran mengenai kualitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di ratusan sekolah.
Penggiat sosial di Kabupaten Madina, Ali Samutra, mendesak agar Dinas Pendidikan segera mengambil langkah cepat untuk mencairkan dana tersebut guna menjamin hak-hak siswa dan guru di tingkat SD maupun SMP tidak terbengkalai.
Ali mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk 407 sekolah dasar dan 86 sekolah menengah pertama di Madina. Namun, proses birokrasi di tingkat daerah dianggap menjadi penghambat utama hingga saat ini.
“Dana tersebut sangat dibutuhkan oleh sekolah guna kelancaran berjalannya kegiatan belajar mengajar,” ujar Ali Samutra, Kamis (12/2/2026).
Ali menekankan landasan hukum penyaluran sudah jelas dengan terbitnya Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP pada 5 Februari 2026 lalu.
Menurut dia, tidak ada alasan bagi Tim BOSP di Dinas Pendidikan Madina untuk menahan atau memperlambat proses verifikasi yang menjadi kewenangan mereka.
Keterlambatan itu dinilai mencederai semangat perbaikan kualitas pendidikan di Madina. Pihak sekolah saat ini kesulitan menutupi biaya operasional harian, mulai dari alat tulis kantor hingga pembayaran honorarium tenaga pendidik, yang jika dibiarkan berlarut-larut akan merusak stabilitas proses pendidikan di sekolah.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi terus dilakukan kepada pihak terkait di pemerintahan setempat. Namun, Manajer BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madina yang dihubungi untuk memberikan penjelasan terkait penyebab mandeknya pencairan dana tersebut masih belum memberikan jawaban atau merespons pertanyaan wartawan.
Reporter: Agus Hasibuan
Discussion about this post