Medan, StartNews Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 kilometer. Proyek dengan anggaran Rp 2,7 triliun yang dimulai tahun ini ditargetkan rampung pada tahun 2023.
Sayangnya, proyek infrastruktur jalan itu tidak termasuk perbaikan jalan provinsi yang melintasi wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Beberapa ruas jalan yang akan dibangun dengan anggaran Rp 2,7 triliun itu, di antaranya ruas jalan Kuala – Simpang Marike di Langkat (akses kawasan wisata Bukit Lawang), ruas Jalan Tanjung Balai – Pasar I- batas Labura di Kabupaten Asahan (akses menuju sentra pertanian), ruas Jalan Gonting – Janji Raja di Samosir (akses KSPN Danau Toba).
Selain itu, ruas Jalan Silimbat-Parsoburan di Toba (jalan pintas menuju KSPN Danau Toba), ruas Jalan Sibuluan – Aek Horsik di Tapanuli Tengah, ruas Jalan Sipenger – Marancar – Sipirok di Tapanuli Selatan, ruas Jalan Pematangsiantar – Pematang Raya di Simalungun, dan ruas jalan Aek Godang -Sihaporas di Padang Lawas.
Selain jalan, ada sekitar 389,2 meter jembatan dan 71.000 meter drainase yang juga akan dibangun. Di antaranya jembatan yang pernah dijanjikan Gubernur Edy Rahmayadi untuk diperbaiki, yakni Jembatan Idano Oyo pada jalan provinsi ruas Hilimbuasi – Mandrehe di Nias Barat dan Jembatan Bandar Pulo pada jalan provinsi ruas Simpang 3 Namu Unggas Tangkahan di Langkat.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede mengakui saat ini jalan provinsi di Sumut dengan kondisi mantab sekitar 75 persen. Sementara yang tidak mantab ada 25 persen. Artinya, dari panjang jalan provinsi sekitar 3.005 kilometer, hanya 750 kilometer yang tidak mantab.
Bambang Pardede mengungkapkan hal itu pada acara konferensi pers mengenai pelaksanaan kegiatan infrastruktur jalan dan jembatan melalui skema multiyears di Ruang Rapat 1 Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (12/1/2022). Acara ini juga dihadiri Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut Mulyono dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaiman Turnip.
Bambang Pardede mengatakan pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan multiyears atau tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, menurut dia, pembangunan bisa lebih cepat selesai.
Juga efisiensi dalam proses pengadaan (dilakukan satu kali) dan waktu pelaksanaan yang simultan dan paralel, sehingga efektif dan ekonomis dari segi waktu dan biaya, kata Bambang.
Selain itu, pandemi membuat semua rencana pembangunan terhambat. Hal ini diperparah dengan penurunan kondisi jalan 2,5 persen per tahun. Sehingga, pencapaian target pembangunan infrastruktur pada visi misi gubernur menjadi terkendala. Maka dipilihlah skema pendanaan multiyears (tahun jamak) dan metode rancang bangun agar dalam dua tahun pembangunan cepat selesai.
Menurut Bambang, jika mengunakan skema konvensional, pembangunan jalan tidak akan pernah selesai atau tercapai. Masyarakat pun tidak akan pernah menikmati jalan yang berkualitas atau mantab.
Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui skema multiyears adalah untuk mendukung akses konektivitas jalan provinsi menuju kawasan pariwisata, sentra produksi, akses perkotaan dan daerah tertinggal, sehingga diharapkan dapat memajukan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara, kata Bambang.
Bambang juga berjanji mulai tahun 2022, pemeliharan jalan provinsi akan dilakukan secara rutin. Sehingga apabila ada sedikit saja kerusakan jalan, akan langsung diperbaiki. Tahun ini, tidak ada satu meter pun jalan provinsi yang tidak ada tuannya, minimal pemeliharaan rutin, kata Bambang.
Sementara Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut Mulyono mengatakan skema pendanaan tahun jamak memiliki manfaat yang lebih besar. Selain itu, pada prinsipnya Pemprov Sumut memberikan kesempatan yang luas untuk para penyedia barang dan jasa.
Reporter: Rls/Sir
Discussion about this post