Jakarta, StArtNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga membahas nasib 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan pada hari ini, Selasa, (25/5).
Selain KPK, peserta rapat lainnya adalah perwakilan dari Kementerian PAN RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Aparatur Sipil Negara.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan rapat koordinasi itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, presidenmeminta agar hasil TWK tidak dijadikan dasar untuk memecat pegawai. Melainkan sebagai bahan evaluasi untuk instansi dan individu pegawai KPK.
Hasil tes wawasan kebangsaan itu belakangan menjadi polemik. Tes ini merupakan syarat bagi para pegawai untuk menyandang status aparatur sipil negara. KPK menggandeng Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan tes ini. Lembaga lain yang terlibat adalan Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan TNI Angkatan Darat.
Dikutip dari Koran Tempo edisi 11 Maret 2021, materi dalam tes wawancara ini sempat menjadi sorotan, karena lebih mirip screening ideologi. Tes diselenggarakan pada 9-10 Maret 2021 di Gedung II BKN, Jakarta Timur. Seorang pegawai KPK setelah menjalani tes saat itu mengatakan dalam tes yang berisi tiga modul buatan Dinas Psikologi TNI AD itu para pegawai diminta menyatakan sikap pada beberapa pertanyaan.
Soal itu berlanjut pada modul berbentuk esai yang disebut Indeks Moderasi Beragama. Dalam esai itu, mereka diminta untuk menjawab revisi UU KPK sebagai kebijakan pemerintah yang tak disetujuinya. Selain itu, menurut dia, pada bagian esai dia diminta untuk menyatakan pendapat mengenai Partai Komunis Indonesia, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, serta LGBT dan Transgender.
Setelah adanya tes tersebut, sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lolos. Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sejak awal curiga tes wawasan kebangsaan itu dibuat hanya untuk menyingkirkan para pegawai tersebut.
Sumber: Tempo.co
Discussion about this post