PERTEMUAN di Medan pada medio Januari 2026 antara Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution dengan para tokoh senior—termasuk mantan Bupati Dahlan Nasution dan tokoh bisnis Ivan Iskandar Batubara—bukan sekadar agenda seremonial. Di balik meja diskusi tersebut, tersirat sebuah upaya serius untuk merajut kembali potensi diaspora dan pengalaman para birokrat demi satu tujuan: akselerasi pembangunan Bumi Gordang Sambilan.
Langkah Bupati Saipullah yang membuka ruang bagi kritik dan saran dari berbagai elemen—mulai dari praktisi hingga akademisi—layak mendapatkan apresiasi. Di tengah dinamika politik lokal, sikap rendah hati untuk mendengar adalah modal utama dalam menyusun strategi pembangunan yang inklusif dan tidak berjalan di tempat.
Ada dua isu penting yang menjadi ruh dalam pertemuan itu, yakni lapangan kerja dan infrastruktur. Dua hal ini menjadi masalah klasik, tetapi fundamental di Madina.
Fenomena lulusan baru yang terpaksa merantau karena ketiadaan peluang di daerah asal merupakan kerugian intelektual bagi Madina. Pernyataan bupati mengenai pentingnya membuka lapangan kerja bagi anak daerah yang ingin pulang kampung menunjukkan adanya kesadaran akan urgensi ketahanan ekonomi lokal.
Rencana pengalokasian anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk perbaikan jalan boleh jadi langkah berani sekaligus berisiko. Namun, secara logika ekonomi, langkah ini sangat tepat. Seperti analogi tembakau di Banjar Lancat yang dipaparkan bupati. Tanpa jalan yang memadai, komoditas unggulan hanya akan berakhir menjadi sampah organik yang membusuk di jalan, bukan pundi-pundi rupiah bagi petani.
Hal yang paling menarik dari pernyataan Saipullah adalah niat untuk memanfaatkan momentum penanganan bencana guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Ini pendekatan turning crisis into opportunity (mengubah krisis menjadi peluang).
Namun, publik perlu memberikan catatan kritis. Anggaran sebesar Rp1 triliun bukanlah angka yang sedikit. Transparansi dan pengawasan ketat harus menjadi garda terdepan agar dana fantastis tersebut benar-benar berubah menjadi aspal berkualitas, bukan sekadar proyek tambal sulam yang hancur saat musim hujan berikutnya tiba.
Keterlibatan tokoh-tokoh seperti Ivan Iskandar Batubara memberikan sinyal bahwa Madina ingin menarik minat investor melalui koneksi Kadin dan jaringan pengusaha nasional. Ini strategi cerdas. Pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Dibutuhkan investasi swasta untuk menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.
Pertemuan ini telah melahirkan harapan baru. Apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari PKB melalui Khoiruddin Faslah Siregar, menunjukkan adanya harmoni politik untuk mendukung visi ini. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah.
Masyarakat Madina tidak hanya butuh naskah akademik atau kerangka berpikir yang komprehensif. Masyarakat butuh melihat alat berat bekerja di jalan-jalan desa dan melihat anak-anak muda mereka mendapatkan pekerjaan tanpa harus menyeberang lautan.
Kita menunggu, apakah koalisi para tokoh ini mampu mengubah wajah Madina pada tahun-tahun mendatang? Ataukah sekadar menjadi catatan diskusi di atas meja makan? (*)
Penulis: Saparuddin Siregar | Pemimpin Redaksi StartNews.co.id
Discussion about this post