Panyabungan, StartNews Manajemen PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menghentikan rencana pengembangan di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang meliputi kegiatan konstruksi dan pengeboran. Namun, untuk operasional pemeliharaan rig dan fasilitas lainnya masih tetap berjalan.
Keutusan penghentian aktivitas itu disampaikan melalui surat pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) PT SMGP Terry Indra pada 1 Oktober 2022. Dalam suratnya, Terry menyatakan aktivitas SMGP kedepannya hanya berhubungan dengan kegiatan operasional dan pemeliharaan fasilitas.
Dengan ini diputuskan kegiatan non-operasi seperti pengeboran dan kontruksi dihentikan sementara waktu, kecuali kegiatan untuk pemeliharaan rig dan fasilitasi lainnya, tulis Terry dalam suratnya.
Terry juga menjelaskan kegiatan produksi dan pemeliharaan unit masih tetap berjalan seperti biasanya. Khususnya pemeliharaan fasilitas yang menjamin pasokan listrik ke grid Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Penghentian sementara akan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja 300 sampai 400 orang.
Meski demikian, manajemen PT SMGP tidak akan menutup mata dan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak pengurangan tenaga kerja tersebut. Selain itu, manajemen PT SMGP juga tetap membuka diri untuk menyelesaikan semua permasalahan yang berkaitan dengan kejadian pada 16 dan 27 September 2022.
Yani Siskartika, Corp Affairs KS Orka (pemegang saham terbanyak PT SMGP), membenarkan informasi tersebut, Saat ini, menurut dia, manajemen PT SMGP fokus mendukung investigasi yang dilakukan oleh tim dari Ditjen EBTKE dan Polda Sumut.
Untuk menjaga keamanan serta situasi saat ini, kami menghentikan sementara kegiatan non-operasional sambil menunggu hasil penyelidikan para pihak tentang penyebab kejadian tanggal 27 September tersebut, tulis Yani dalam pesan WhatsApp yang diterima wartawan, Senin (3/10/2022) malam.
Sebelumnya Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution mengirimkan surat ke Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) sebagai reaksi cepat pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat Madina atas peristiwa tersebut. Surat pertama meminta agar operasional PT SMGP dihentikan. Surat kedua meminta agar Pemkab Madina diberikan sebagian wewenang untuk mengontrol kegiatan PT SMGP di Madina.
Peristiwa yang diduga kebocoran gas H2S pada 27 September 2022 menyebabkan 79 warga Desa Sibanggor Tonga dan Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, dirawat di rumah sakit. Mereka mengalami mual, muntah, dan sebagian pingsan diduga akibat terpapar gas beracun dari kegiatan uji alir fluida di Wellpad T-11.
Saat itu PT SMGP sedang melakukan uji alir fluida di Wellpad T-11. Sebelumnya aktivitas ini sudah diberitahukan kepada warga sekitar dan sudah mendapatkan izin dari Ditjen EBTKE. Bahkan, kegiatan ini juga diawasi oleh perwakilan Ditjen EBTKE bersama pihak kepolisian, TNI, dan Dinas Lingkungan Hidup Madina.
Reporter: Sir
Discussion about this post