Lompatan besar Pemkab Tapsel! Dari zona merah peringkat 27, kini sukses masuk 5 besar zona hijau Indeks Pencegahan Korupsi KPK tahun 2025. Simak strategi transformasi birokrasi dan komitmen Bupati Gus Irawan Pasaribu dalam menutup celah korupsi di Tapanuli Selatan.
Tapsel, StartNews – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencatatkan lonjakan prestasi dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Berdasarkan hasil Monitoring Controling Surveillance (MCS) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tapsel keluar dari zona merah tahun 2024 dan masuk ke zona hijau pada tahun 2025. Prestasi itu menempatkan Tapsel di peringkat kelima dari 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara. Ini lompatan besar dari posisi sebelumnya di peringkat ke-27.
Keberhasilan itu terungkap melalui surat resmi KPK yang ditandatangani Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, tertanggal 13 Februari 2026. Perubahan status ini menunjukkan efektivitas kepemimpinan Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dalam membenahi sistem administrasi dan pengawasan keuangan daerah hanya dalam waktu satu tahun masa kepemimpinan.
Gus Irawan mengatakan saat ini posisi Tapsel berada di bawah Deli Serdang, Asahan, Tanjung Balai, dan Humbang Hasundutan. Menurut dia, indeks ini merupakan hasil komitmen bersama antara kepala daerah dan KPK untuk menciptakan wilayah yang bebas dari praktik korupsi. Dia menceritakan saat pertama kali menjabat, kondisi pencegahan korupsi di Tapsel dipaparkan oleh KPK dalam kategori yang cukup parah.
“Setelah dilantik jadi kepala daerah, kami bersama seluruh ketua DPRD dikumpulkan oleh KPK. Di pertemuan itu dipaparkan posisi indeks pencegahan korupsi tahun 2024 yang kondisinya cukup parah. Menanggapi hal itu, saya langsung mengonsolidasi jajaran dan membentuk task force khusus untuk menaikkan level pencegahan korupsi di Tapsel,” ungkap Gus Irawan melalui sambungan telepon pada Selasa (17/2/2026) malam.
Strategi utama yang dilakukan Pemkab Tapsel adalah melakukan evaluasi total pada instrumen keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Gus Irawan mengatakan pengawasan ketat oleh inspektorat menjadi kunci agar setiap item penilaian dari KPK dapat terpenuhi dengan maksimal. Dia mengidentifikasi titik lemah sebelumnya terletak pada ketidakselarasan antara anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kuncinya ada pada penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah dengan KUAPPS. Di bagian inilah yang kita jaga ketat. Semua harus dimulai dari perencanaan yang matang dan tidak boleh ada program yang muncul tiba-tiba secara mendadak,” kata Gus Irawan yang pernah menjabat Dirut Bank Sumut.
Selain fokus pada sinkronisasi dokumen perencanaan, Gus Irawan juga menyoroti perbaikan pada sistem pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya sering menumpuk di akhir tahun. Untuk menutup celah pungutan liar dan penyimpangan, Pemkab Tapsel menerapkan sistem transaksi non-tunai secara menyeluruh untuk memastikan setiap rupiah yang mengalir dari kas daerah dapat terpantau dan tepat sasaran.
“Kedepan, saya berkomitmen membawa Tapsel ke arah yang lebih baik. Tidak ada peluang korupsi sekecil apa pun. Semua celah akan ditutup secara maksimal, mulai dari perencanaan anggaran hingga pengawasan di lapangan agar praktik korupsi benar-benar hilang dari bumi Tapanuli Selatan,” pungkas Gus Irawan.
Reporter: Lily Lubis
Discussion about this post