Panyabungan, StartNews Kapolres Mandailing Natal (Madina) AKBP HM Reza Cahirul AS mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar yang dapat berdampak padapencemaran lingkungan dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.
Reza menjelaskan, pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mengakibatkan pencemaran udara dan kerusakan fungsi lingkungan hidup merupakan perbuatan pidana. Pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
Ancaman pidana itu tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004, kata AKBP Reza, Minggu (30/7/2023).
Reza menjabarkan, ada sejumlah regulasi yang mengatur masalah Karhutla. Di antaranya, Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi Setiap orangdilarangmelakukan perbuatan pembukaan lahan dengan caramembakar.
Selain itu, Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004, Pasal 26 menyebutkan Setiap pelaku usaha perkebunandilarangmembuka dan/atau mengolah lahan dengan carapembakaranyang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.
Sementara Peraturan Menteri Lingkungan HidupNomor 10 Tahun 2010, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per kepala keluarga untukditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
Reza mengatakan saat ini Polri gencar menajalankan Operasi Bina Karuna yang bertujuan menyosialisasikan larangan membakar hutan dan lahan kepada masyarakat di berbagai daerah yang dianggap rawan Karhutla.
Polri, terutama Polres Madina, menggelar sosialisasi larangan Karhutla ini secara masif, karena saat ini memasuki musim kemarau yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, kata Reza.
Itu sebabnya, Kapolres mengimbau masyarakat agar proaktif mencegah terjadinya Karhutla. Pihaknya juga berupaya maksimal melakukan pencegahan dengan beragam cara seperti imbauan lisan dan spanduk kepada masyarakat.
Kami hadir di tengah masyarakat secara humanis untuk terus menyosialisasikan larangan Karhutla demi meminimalisasi munculnya kabut asap akibat Kahrutla, tuturnya.
Reporter: Sir
Discussion about this post