Medan, StartNews – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara (Sumut) Faisal Hasrimi menegaskan program Universal Health Coverage (UHC) bukanlah program ecek-ecek. Hingga saat ini program UHC di Sumut sudah mencapai 98,6 persen.
Faisal Hasrimi mengungkapkan hal itu pada konferensi pers OPD Pemprov Sumut, di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (17/9/2025). Menurut dia, capaian tersebut diraih antara lain dengan cara pembagian beban premi antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko.
Faisal menjelaskan, skema pembagian beban premi ditanggung kabupaten/kota sebanyak 80 persen dan Pemprov sebanyak 20 persen. Secara bertahap selama lima tahun kedepan proporsi akan berubah menjadi 30 persen Pemprov, dan 70 persen kabupaten/kota.
Faisal juga mengatakan, dengan beban pembayaran premi oleh Pemprov dan Pemkab/Pemko, tidak akan menjadi pembayaran yang tumpang-tindih dengan pemerintah pusat. Pembayaran oleh pusat sudah diatur targetnya untuk masyarakat mana saja. Begitu pula Pemprov dan Pemkab/Pemko.
Selain itu, dia juga mengatakan menjaga kesatuan peserta BPJS Kesehatan mandiri pun penting. Sekitar 80 persen keaktifan peserta membayar iuran pun mesti dijaga.
“Ini bukan sekadar UHC simbolis atau ecek-ecek. Kita punya komitmen agar layanan benar-benar berjalan. Karena itu, penting juga mendidik masyarakat mampu agar mau mandiri membayar iuran,” kata Faisal.
Selain itu, Faisal juga mengatakan per September masyarakat sudah bisa berobat gratis menggunakan KTP. Masyarakat datang tinggal membawa KTP. Dia menjamin masyarakat tidak akan dibebankan lagi dengan permasalahan administrasi. Terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan Sumut bersama BPJS Kesehatan sudah membuat maklumat bersama 172 rumah sakit, 619 Puskesmas, dan 510 klinik.
“Masyarakat datang ke Faskes wajib dilayani, administrasi proses selanjutnya. Jadi, tidak ada lagi fotokopi KTP. Wajib diberikan pelayanan dulu. Tanggung jawab administrasinya petugas Faskes. Jadi masyarakat diberikan layanan prima,” kata Faisal.
Tidak hanya itu, Faisal juga mengungkapkan, saat ini Pemprov Sumut telah memberikan beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada tujuh orang putra/putri dari Kepulauan Nias. Nantinya para penerima beasiswa ini akan mengabdikan dirinya di Kepulauan Nias sebagai dokter spesialis.
Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut Timur Tumanggor mengungkapkan sepanjang tahun 2025, Pemprov Sumut menganggarkan kurang lebih Rp297 miliar untuk program UHC. Pada tahun 2026, Pemprov menganggarkan kurang lebih Rp438 miliar.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Sumut Dikky Anugerah, Dirut RSU Haji Medan Sri Suriani Purnamawati, dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Sumut Harvina Zuhra.
Reporter: Rls
Discussion about this post