Panyabungan Utara, StArtNews-Protes Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan blokade Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali terulang.
Kali ini blokade jalinsum dilakukan ratusan warga Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara. Sama seperti kejadian sebelumnya, blokade ini diduga akibat ketidaktransparanan Kepala Desa dalam pembagian BLT Dana Desa dan pengelolaan dana desa tahun 2018 hingga tahun 2020 yang dinilai bermasalah.
Dalam aksi pemblokiran jalinsum ini, warga menyampaikan sikap mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa Mompang Julu, Hendri Hasibuan.
Dalam pernyataan sikap itu disebutkan adanya dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan diduga terjadi praktek KKN berjamaah terhadap kebijakan penganggaran Dana Desa, salah satunya manajemen BUMDes.
Selain itu, warga menilai operasional NNB tidak sesuai. Pun dengan kebijakan penetapan penerima Bansos yang pendataannya tidak tepat sasaran.
Dalam aksi yang melumpuhkan jalinsum tersebut, warga meminta klarifikasi dan informasi dari Kades terkait Anggaran DD dari tahun 2018 hingga tahun 2020 serta meminta Bupati Madina mencabut SK Kades.
“BLT yang kami terima bervariasi, ada yang dua ratus, ada yang lima ratus ribu. Jadi kami meminta Kades transparanan,” ujar salah seorang warga yang enggan namanya disebut.
Akibat pemblokiran ini ruas Jalinsum dari arah Medan menuju Padang dan sebaliknya macet total.
Sedangkan Muspida bersama aparat kepolisian hingga saat ini masih melakukan mediasi dengan warga.
Sementara Kepala Desa Mompang Julu, Henri Hasibuan saat dikonfirmasi wartawan membantah pembagian BLT-DD di Desa Mompang Julu tidak transparan.
“Pembagian BLT-DD di Mompang Julu sudah transparan karena data warga penerima sesuai musyawarah desa (Musdes) yang dihadiri BPD, tokoh masyarakat dan alim ulama,” ucapnya.
Dijelaskan Henri, penerima bantuan BLT DD yang disalurkan sesuai rapat Musdes sebanyak 873 KK dengan jumlah Rp 200 Ribu per/KK.
Dari jumlah semua KK di Desa Mompang Julu hanya 174 KK yang tidak menerima.
“Masalah pembagian BLT DD bisa saya pertanggungjawabkan,” tegas Kepala Desa.
Reporter: Saima Putra
Editor: Hanapi Lubis
Discussion about this post