Panyabungan, StartNews – Fraksi Partai Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) murni, terutama dari sektor opsen Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB).
Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan PAD Madina 2025, hingga September 2025 realisasi penerimaan PKB mencapai Rp5.211.129.508 atau 47,37 persen dari target Rp11 miliar. Sedangkan penerimaan BBNKB mencapai Rp5.597.207.628 atau 48,67 persen dari target Rp11,5 miliar.
“Melihat potensi ini, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah lebih gencar lagi menggenjot penerimaan PKB dan BBNKB sebagai sumber PAD murni,” kata Ketua Fraksi Golkar Zubaidah Nasution kepada StartNews.co.id, usai mengikuti rapat Badan Anggaran Perubahan APBD Madina 2025, Selasa (23/9/2025).
Soal menggenjot penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB, Zubaidah mengatakan Fraksi Golkar telah membeberkan ihwal ini dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Madina Tahun Anggaran 2025.
“Kita bisa meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kenderaan bermotor dengan cara meningkatkan sosialisasi dan edukasi publik. Kepatuhan ini mesti diawali dari lingkungan aparatur pemerintah dengan memastikan pajak kenderaannya tidak dinikmati oleh daerah lain,” kata alumini IISIP Jakarta ini.
Zubaidah mengungkapkan, penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keberlangsungan pembangunan Kabupaten Madina.
Satu di antara upaya meningkatkan penerimaan PKB itu, kata dia, dengan memastikan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) kendaraan milik aparatur Pemkab Madina ter-registrasi di wilayah Kabupaten Madina.
“Pemerintah juga harus mengimbau kepada perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Madina agar seluruh armadanya ter-registrasi di wilayah Madina,” katanya.
Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Madina ini juga menyoroti Perubahan APBD Madina 2025 yang sesungguhnya potret nyata kondisi fiskal dan kemampuan keuangan Kabupaten Madina dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kita harus jujur bahwa kondisi fiskal kita hari ini sepenuhnya masih bergantung pada dana transfer. Hingga bulan ini, PAD kita masih di angka Rp199 miliar lebih, naik sebesar Rp7 miliar lebih dari target PAD dalam APBD murni tahun 2025. Tentu Fraksi Golkar mengapresiasi capaian kenaikan ini,” katanya.
Zubaidah menilai Kabupaten Madina punya potensi besar untuk meningkatan PAD jika semua pihak mau berinovasi. “Kita dituntut lebih keras lagi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru demi terwujudnya pembiayaan pembangunan daerah yang semakin meningkat,” pungkasnya.
Reporter: Sir
Discussion about this post