Jakarta, StartNews Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jakfar Sukhairi Nasution menerima sertifikat alih status aset atau barang milik negara (BMN) gedung Pasarbaru Panyabungan dari Kementerian PUPR di Audiotorium Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).
Sertifikasi alih status BMN gedung Pasarbaru Panyabungan itu secara simbolis diserahkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada acara itu, Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution didampingi Kepala Dinas PUPR Madina Elpi Yanti Harahap dan Kepala Dinas Perdagangan Parlin Lubis.
Aset Pasarbaru Panyabungan senilai Rp82 miliar itu diserahkan kepada Pemkab Madina sebagai tindak lanjut persetujuan hibah dan alih status penggunaan BMN.
Pada kesempatan itu, Kementerian PUPR juga menyerahkan puluhan aset atau BMN kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang telah selesai pembangunan infrastruktur bidang PUPR.
Bupati Sukhairi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah menyerahkan penggunaan aset Pasarbaru Panyabungan kepada Pemkab Madina. Menurut dia, anggaran pembangunan Pasarbaru bersumber dari APBN dan APBD.
Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas penyerahan aset ini. Pembangunan Pasarbaru Panyabungan merupakan hasil jerih payah Pemkab Madina menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, kata Sukhairi.
Setelah penggunaan aset Pasarbaru Panyabungan diserahkan, kata Sukhairi, Pemkab Madina akan segera memanfaatkannya untuk meningkatkan ekonomi daerah, khususnya di sektor perdagangan.
Sukhairi juga mengatakan pemanfaatan Pasarbaru Panyabungan sedapat mungkin dioperasikan pada Februari 2024. Pemkab Madina, kata dia, terus berbuat yang terbaik demi kepentingan masyarakat, terutama para pedagang.
Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan serah-terima barang milik negara merupakan bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan.
Penyerahan BMN ini atas panduan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Program yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian PUPR, kita laporkan kembali kepada masyarakat, yang tidak hanya dalam bentuk infrastruktur, tapi juga infrastruktur kerakyatan, kata Basuki.
Menurut dia, ada sejumlah BMN yang diserahterimakan seperti infrastruktur air minum, rumah susun di pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan negeri dan pesantren serta juga dari non-Muslim seperti krematorium.
Kemudian, hampir 600 jembatan gantung yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR, salah satunya jembatan gantung Baleraja yang berlokasi di Kabupaten Indramayu.
Ini semua kita serahkan kembali kepada Pemda untuk dipelihara dan dimanfaatkan. Serah terima BMN ini merupakan bentuk akuntabilitas yang sudah dikerjakan Kementerian PUPR atas program dan arahan dari Kemenkeu.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BMN yang diserahterimakan termasuk untuk menunjang destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Labuan Bajo Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika.
Reporter: Saparuddin Siregar
Discussion about this post