Panyabungan, StartNews Aktivitas tambang emas yang dikelola oleh masyarakat yang kian marak di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) harus disikapi secara serius oleh Pemkab Madina dengan pendekatan humanis dan arif untuk lebih bersyukur dan berbenah, sehingga memberikan solusi terbaik atas aktivitas pertambangan emas tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Madina Akhmad Arjun Nasution kepada pers baru-baru ini.
Meminjam tagline ‘Madina bersyukur Madina berbenah yang dipopulerkan Bupati dan Wakil Bupati Madina, menurut Arjun, sudah seharusnya disyukuri bahwa Madina dianugerahi oleh Allah SWT dengan kekayaaan sumber daya alam yang luar biasa, termasuk keberadaan emas murni di Kabupaten Madina.
“Mandailing bila ditilik dari sejarah, sejak dulu dikenal dengan julukan Tano Sere (Tanah Emas). Hal ini tentu suatu nikmat yang wajib kita syukuri, Kabupaten Madina memiliki anugerah tersebut dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain yang tidak memiliki emas dalam jumlah besar, katanya.
Arjun mengatakan naif dan berdosa bila anugerah yang diberikan Tuhan itu tidak dikelola dan dibina dengan baik oleh pemerintah. “Disinilah letak kehadiran pemerintah, harus bisa memberikan solusi paling jitu terkait pertambangan emas ini. Apabila hal ini dikelola dengan baik, pertambangan emas akan menghasilkan penghasilan asli daerah (PAD) untuk Pemkab Madina. Tentunya kekayaan alam ini semuanya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, papar Arjun.
Bahkan, kata Arjun, masyarakat Madina harus diberi ruang seluas-luasnya untuk pengelolaan tambang rakyat dengan aturan regulasi yang ada. “Masyarakat harus diberikan porsi untuk tata kelola tambang rakyat ini. Bukan malah dipersulit atau ditakut-takuti. Bila dikelola dengan baik, tambang rakyat ini salah satu solusi untuk kesejahteraan rakyat. Pertambangan rakyat ini lebih populis dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat, ketimbang adanya perusahaan raksasa yang terkesan kapitalis dan hanya mengekspolitasi kekayaaan SDA Madina untuk kepentingan segelintir pihak dan tidak memberikan kontribusi atau faedah bagi masyarakat sekitar,” imbuhnya.
Untuk itu, Arjun meminta agar para stokeholder (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan pihak terkait di Madina duduk bersama untuk mencari solusi alternatif terkait pertambangan emas agar memiliki payung hukum yang jelas, sehingga dapat dinikmati oleh rakyat.
Untuk penguatan kedaulatan tambang rakyat ini, tegas Arjun, MPC Pemuda Pancasila Madina dan juga pernah diiniasi APRI (Asosiasi Pertambangan Rakyat) Madina untuk mendorong agar segera diterbitkan Perda tentang Izin Pertambangan Rakyat.
“APRI Madina juga telah menginisiasi serta menghadirkan 4 kementerian di Aula Kantor Bupati beberapa waktu yang lalu untuk membahas tambang rakyat ini. Ada beberapa point penting kesepakatan untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak pihak terkait, ungkapnya.
Arjun mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Pemkab Madina karena telah mengajukan beberapa titik WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) kepada instansi pemerintah provinsi dan pusat.
Arjun menjelaskan, stigma negatif tentang pertambangan rakyat, karena dianggap sebagai biang masalah seperti korban jiwa, sengketa lahan, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan tidak selamanya benar. Padahal l, kalau diurus dengan baik oleh pemerintah, pertambangan rakyat merupakan potensi besar sebagai salah satu solusi peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Silakan cek ke lapangan, ribuan orang yang menggantungkan mata pencaharian dari pertambangan emas ini. Hal ini membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Pertambangan emas yang dikelola rakyat ini lebih potensial dan bermanfaat ketimbang keberadaan perusahaan raksasa yang beroperasi di Kabupaten Madina untuk mengeruk habis kekayaan emas Madina, meninggalkan bencana dan merusak hutan serta hanya memperkaya segelintir orang” tegas Arjun.
Permasalahan pertambangan rakyat ini, diakui Arjun, memang dilematis. Jika dilarang, pemerintah disalahkan masyarakat karena semena-mena. Tapi bila dibiarkan, pemerintah juga disalahkan.
Kita bisa memahami posisi dilematis Pemkab dan Polres dalam hal ini yang lebih menekankan pendekatan persuasif dan sosialisasi. Karena hal ini mengandung berbagai aspek, apalagi berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak, ujarnya.
Arjun menambahkan, melarang aktivitas pertambangan emas ini memang bukan zamannya lagi dengan mengedepankan tindakan konfrontatif, refresif tanpa memberi solusi bila berhadapan dengan masyarakat.
Usulan Pemuda Pancasila untuk melegalkan tambang rakyat ini, lanjut Arjun, bukan tanpa alasan. Tetapi berdasarkan kajian objektif bahwa menutup pertambangan rakyat akan berpotensi menciptakan konflik sosial dan masalah baru.
Untuk tahap awal, kita sampaikan terima kasih karena Pemkab Madina sudah berniat dan responsif dengan mengusulkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) kepada Pemerintah Pusat sesuai PP No.22 Tahun 2010. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Pemkab Madina bisa menerbitkan Perda dan Izin Pertambangan Rakyat katanya.
Dengan begitu, lanjut Arjun, kegiatan pertambangan rakyat nantinya menjadi legal, aman, resmi, ramah lingkungan, dan diakui sehingga masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan dan penghasilan serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Pemkab Madina.
Arjun juga mengapresiasi kehadiran APRI (Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia) yang dikomandoi oleh Onggara Lubis dalam upaya memberikan edukasi bagi para pelaku tambang serta berupaya mem-back up usaha pertambangan rakyat.
Intinya kita melihat bahwa penetapan WPR dan Perda Tambang Rakyat adalah salah satu solusi jitu untuk mengatur pertambangan rakyat ini dengan baik, tutur mantan anggota DPRD Madina ini.
Menurut dia, masyarakat pasti bisa bekerja sama dengan arahan pemerintah jika telah ditetapkan WPR dan Perda Tambang Rakyat.
Paling penting harus ada pembinaan langsung dari pemerintah dengan mengedepankan kearifan lokal. Masyarakat juga harus diajari untuk rehabilitasi lahan bekas tambang, menambang tanpa bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida, juga edukasi lainnya serta bisa berkontribusi positif dalam kegiatan sosial dan pembangunan seperti perbaikan sekolah, masjid, jalan, jembatan, dan lainnya, tambah Arjun.
Akan tetapi, kata dia, jika solusi tentang penataan tambang rakyat berupa WPR dan Perda, masih saja ditemukan ada pelaku tambang yang bandel dan melakukan hal illegal, maka wajar diberikan sanksi dan penertiban serta diseret ke ranah hukum atas malpraktek tersebut.
Reporter: Rls
Discussion about this post