Pemerintah Kabupaten Madina kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Sumatera Utara untuk keempat kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Medan, StartNews – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Dokumen laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan di Kantor BPK Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat (29/5/2026).
Bupati Madina H. Saipullah Nasution menerima dokumen itu bersama Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis, didampingi sejumlah pejabat dari dinas terkait. Capaian ini menjadi bukti komitmen jajaran pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola dan pelaporan keuangan daerah.
Dalam keterangannya setelah menerima penghargaan, Saipullah menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan pencapaian ini hasil kerja keras bersama. Kendati berhasil mempertahankan predikat terbaik tersebut, dia mengakui masih ada beberapa rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti demi menyempurnakan hasil yang sudah ada.
Kedepan, kata dia, Pemkab Madina berencana memperkuat sinergi dengan BPK RI Perwakilan Sumut guna memberikan pelatihan intensif bagi ASN terkait penganggaran yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuannya, untuk memastikan seluruh jajaran memiliki frekuensi pemahaman yang sama.
“Dengan pemahaman yang sama, harapannya ASN Pemkab Madina semakin memahami tentang laporan keuangan, sekaligus mengeliminasi atau mengurangi tingkat kesalahan di masa depan,” ujar Saipullah.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis mengapresiasi capaian yang dipertahankan ini. Dia berharap prestasi ini tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri, melainkan menjadi pemicu motivasi untuk terus meningkatkan kualitas transparansi anggaran pada masa-masa mendatang.
“Harapannya di tahun-tahun yang akan datang itu tidak ada perubahan, bahkan harus lebih bisa kita tingkatkan. Kita WTP dengan catatan, besok tidak ada lagi dengan catatan,” kata Erwin.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Madina Afrizal Nasution menyampaikan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja maksimal.
Menurut dia, mempertahankan opini WTP bukanlah perkara mudah dan menuntut kedisiplinan yang tinggi dari seluruh instansi agar prestasi ini dapat mengakar menjadi sebuah budaya kerja.
Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menjelaskan, pemeriksaan LKPD ini memegang tiga esensi utama, yaitu memastikan kesesuaian dengan SAP, menilai kepatuhan terhadap peraturan, serta mengukur keaktifan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pemeriksaan ini juga bertujuan memantau implementasi pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Karena tidak boleh laporan keuangan itu disusun asal-asalan. Di dalam UU, di dalam PP, itu sudah ditentukan. Dia menjadi acuan utama,” kata Paula.
Reporter: Sir
Discussion about this post