Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan ancaman pemotongan anggaran bagi pemerintah daerah yang lambat mencairkan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun untuk pemulihan bencana Sumatera.
Medan, StartNews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, Tito Karnavian, memberi peringatan keras kepada pemerintah daerah untuk segera merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) khusus bencana sebesar Rp10,6 triliun yang hingga kini dinilai masih mengendap.
Langkah tegas itu menyusul adanya laporan sejumlah daerah terdampak banjir dan longsor akhir tahun lalu belum juga menyusun perencanaan anggaran. Padahal, pemerintah pusat sengaja tidak memotong alokasi TKD mereka pada tahun anggaran 2026.
Dari total stimulus tersebut, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan porsi terbesar mencapai Rp6,3 triliun untuk tingkat provinsi serta 18 kabupaten dan kota di bawahnya.
Tito menegaskan dispensasi anggaran yang diberikan pusat harus berbanding lurus dengan kecepatan eksekusi di lapangan untuk memitigasi dampak bencana yang dialami masyarakat.
“Ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan anggaran, tetapi belum juga digunakan atau belum ada perencanaan. Kami berharap itu segera digunakan, kerjakan apa yang bisa dikerjakan untuk penanganan bencana,” ujar Tito Karnavian secara virtual dari Jakarta saat memberikan arahan dalam rapat yang dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Kamis (21/5/2026).
Selain lambatnya penyerapan TKD, Satgas juga menyoroti komitmen dana hibah antar-daerah yang masih tersendat, termasuk rencana hibah Pemprov Sumut sebesar Rp25 miliar untuk penanganan bencana di Aceh Tengah.
Tito mengingatkan kelancaran birokrasi keuangan ini penting, mengingat beberapa daerah justru mengalami penurunan pendapatan di luar dana pemulihan tersebut.
“Ini juga mohon disegerakan karena ada daerah-daerah yang walau TKD-nya dikembalikan ke tahun lalu, anggarannya malah turun,” kata Tito.
Untuk memastikan dana triliunan rupiah tersebut tepat sasaran, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini mengunci kerangka kerja dengan menyusun Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi 2026-2028 berbasis skala prioritas.
Pemerintah daerah pun dipaksa bergerak simultan agar proyeksi pemulihan fisik dan ekonomi pascabencana tidak molor dari target yang ditentukan.
“Bappenas sedang menyusun Renduk untuk tahun 2026-2028, tentu dengan skala prioritas. Kita ingin ini cepat selesai. Jadi, saya mohon untuk bekerja cepat,” tutur Tito di hadapan para kepala daerah se-Sumatera.
Reporter: Sir
Discussion about this post