Medan, StartNews – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara (DPW PKB Sumut) mendukung usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PKB Sumut menilai langkah tersebut sebagai solusi konkret untuk mengakhiri drama polarisasi pendukung dan beban biaya politik yang terlampau tinggi dalam sistem pemilihan langsung.
Sekretaris PKB Sumut Zeira Salim Ritonga menegaskan, gagasan ini merupakan hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Menurut dia, realitas di lapangan menunjukkan pemilihan langsung sering memicu keterbelahan di tengah masyarakat serta membuka ruang masif bagi praktik politik uang akibat intervensi biaya kampanye yang fantastis.
“Ini kan sudah melalui kajian dan analisa. Ketua umum telah melihat bagaimana selama ini terjadinya keterbelahan, kemudian polarisasi terkait masifnya intervensi pemilihan dan biaya sangat besar, politik uang,” ujar Zeira Salim Ritonga, dirilis detik.com, Jumat (6/2/2026).
Politisi yang juga anggota DPRD Sumut ini mengatakan sistem saat ini membuat demokrasi menjadi tidak efektif.
Zeira mengkhawatirkan beban finansial yang besar saat mencalonkan diri akan mendistorsi fokus kerja kepala daerah saat menjabat. Alih-alih melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, terdapat risiko besar dimana pemimpin terpilih justru terjebak dalam upaya pengembalian dana kampanye yang berujung pada tindakan korupsi.
“Masa ini kita habiskan uang yang begitu besar. Pada intinya itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kita khawatirkan itu tidak lagi fokus kepada kebijakan, tapi bagaimana mengembalikan uang dana kampanye, yang terjadi kan korupsi,” tuturnya.
Gagasan mengenai transformasi sistem pemilihan ini telah disampaikan langsung oleh Muhaimin Iskandar kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan keterangan Zeira, Presiden menyambut baik usulan tersebut karena adanya kesamaan persepsi mengenai pentingnya menjaga efektivitas sistem demokrasi nasional tanpa harus menguras anggaran negara dan mengganggu stabilitas sosial.
Zeira berharap dengan pengembalian pemilihan melalui keterwakilan anggota DPRD, sistem demokrasi di Indonesia akan jauh lebih hemat dan produktif. PKB Sumut memandang kepala daerah merupakan bagian integral dari pemerintah pusat di tingkat lokal, sehingga sinkronisasi kebijakan seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan hiruk-pikuk kontestasi elektoral yang memecah belah warga.
Reporter: Sir
Discussion about this post