Jakarta, StartNews – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan Palestina di tengah keanggotaan baru dalam forum perdamaian internasional, Board of Peace (BoP). Presiden menyatakan kesiapannya mundur dari forum ini apabila langkah-langkah yang diambil tidak membawa kemaslahatan atau justru mencederai upaya kemerdekaan bangsa Palestina.
Komitmen tegas ini disampaikan Presiden dalam agenda Silaturahim dengan Pimpinan Ormas Islam yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026). Pernyataan tersebut muncul sebagai jawaban langsung atas keraguan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai efektivitas keterlibatan Indonesia dalam forum yang diinisiasi oleh Donald Trump tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI periode 2025-2030, Kiai Cholil Nafis, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, Presiden memberikan jaminan posisi Indonesia akan tetap objektif dan independen.
Menurut Kiai Cholil, Presiden menjelaskan keanggotaan di BoP tidak mewajibkan Indonesia untuk mengikuti seluruh agenda forum jika bertentangan dengan prinsip negara.
“Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden bahwa di dalam keanggotaan BoP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi, kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok maka Indonesia akan abstain dan absen. Yang kedua, kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP,” ujar Kiai Cholil saat memberikan keterangan seusai pertemuan di Istana Negara.
Kiai Cholil menjelaskan, sebelumnya MUI merasa skeptis terhadap Board of Peace karena rekam jejak inisiatornya, Donald Trump, yang dinilai kurang berpihak pada kemerdekaan Palestina.
Namun, Presiden Prabowo meyakinkan para tokoh lintas ormas bahwa langkah diplomasi ini merupakan upaya strategis untuk memperjuangkan hak-hak Palestina melalui pendekatan dari dalam sistem.
Meskipun mencoba melakukan perbaikan dari dalam, Presiden Prabowo tetap sepakat dengan pandangan MUI bahwa Indonesia harus konsisten menolak segala bentuk penjajahan sesuai amanat UUD 1945.
Kiai Cholil menegaskan, dalam diskusi tersebut dicapai kesepahaman bahwa perdamaian yang diperjuangkan bukanlah perdamaian sepihak versi tertentu, melainkan perdamaian yang berlandaskan kemerdekaan penuh rakyat Palestina.
“Presiden menyatakan akan memperbaiki dari dalam. Nah, kami mengatakan skeptis karena pertama, Trump jejaknya itu tidak membela terhadap Palestina dan Israel, Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina. Tadi itu kita dengan Presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita,” tambah Kiai Cholil.
Selain membahas posisi di BoP, MUI juga menitipkan pesan terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik.
Kiai Cholil menekankan agar personel TNI yang diberangkatkan tidak disalahgunakan untuk menekan kelompok-kelompok yang sedang berjuang demi kemerdekaan Palestina.
“Kita minta agar pasukan-pasukan kita ini ketika diberangkatkan ke sana jangan sampai menjadi alat pemukul orang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti Hamas dan lain-lain. Kita minta pembangunan itu adalah tidak hanya damai menurut versi Trump dan Netanyahu tetapi merdeka rakyat Palestina,” pungkasnya.
Reporter: Rls/Sir
Discussion about this post