Panyabungan, StartNews – Anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Taufik Siregar menggelar Reses I DPRD Tahun Sidang 2025/2026 di Gedung Yayasan Aljakfar Ibnu Husein, Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Madina, Kamis (11/12/2025). Isu pembangunan fisik dan minimnya anggaran menjadi sorotan dalam reses ini.
Kegiatan reses ini dihadiri Lurah Mompang Jae Faisal Hasibuan, tokoh masyarakat setempat, dan puluhan warga serta naposo dan nauli bulung.
Dalam kesempatan itu, Lurah Mompang Jae Faisal Hasibuan menyampaikan apresiasi atas perjuangan Ahmad Taufik Siregar yang telah membawa proyek pembangunan fisik ke wilayahnya, seperti pembangunan rabat beton di Lorong 3.
“Terima kasih atas perjuangannya. Walaupun anggarannya minim, tapi sudah ada bukti yang dibawa Bapak ini untuk kita,” katanya.
Lurah menekankan bahwa masyarakat hanya melihat kontraktor yang mengerjakan proyek di lapangan tanpa mengetahui peran anggota Dewan dalam memastikan anggaran pembangunan bisa turun. Dia menyinggung adanya peran di belakang layar yang membuat proyek bisa terealisasi.
Terkait rencana pembangunan di tahun mendatang, Lurah menjelaskan bahwa alokasi Dana Kelurahan untuk tahun 2026 akan diprioritaskan untuk pembangunan rabat beton di titik-titik yang bersifat situasional. Titik pelaksanaan akan ditentukan berdasarkan rapat dan kebutuhan mendesak, bukan terpaku pada satu lorong saja.
Dalam kesempatan itu, Lurah juga menyampaikan keluhan mengenai minimnya anggaran operasional untuk Kelurahan Mompang Jae. Dia menyebutkan, alokasi untuk Alat Tulis Kantor (ATK) dan keperluan operasional hanya berkisar Rp5 juta hingga Rp6 juta per tahun.
Lurah menambahkan, anggaran R-APBD 2026 sudah disahkan (KUA-PPAS R-APBD), sehingga kecil kemungkinan usulan baru bisa masuk. Meskipun demikian, dana kelurahan untuk tahun 2025 sudah diplot untuk pembangunan fisik (rabat beton) dan sedikit pengadaan alat kantor.
Ahmad Taufik Siregar membenarkan keluhan Lurah Mompang Jae tersebut, terutama mengenai anggaran operasional di tingkat kelurahan. Dia menyebut pembahasan di Komisi I juga berkutat pada masalah dana yang minim untuk kader Posyandu di kelurahan.
“Kemarin berputar masalah dana untuk kader Posyandu. Itupun menimbulkan polemic, sehingga kami mengeluarkan rekomendasi untuk ditambah karena penganggarannya kurang,” kata Taufik.
Selain itu, Ketu Komisi I DPRD Madina ini juga membeberkan kondisi APBD Madina tahun 2026 mengalami pemotongan signifikan pada Transfer Khusus Daerah (TKD) lebih dari Rp200 miliar.
“Tahun 2026 merupakan tahun lebih sulit, karena adanya pemotongan TKD lebih dari Rp200 miliar untuk Kabupaten Mandailing Natal,” kata Taufik.
Akibat pemotongan tersebut, alokasi dana pembangunan fisik di Madina untuk tahun 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp70 miliar dari total APBD Rp1,8 triliun. Jumlah ini menimbulkan kekecewaan di kalangan legislatif, terutama terkait beberapa usulan proyek vital.
Taufik mencontohkan, meski sempat ada harapan, penganggaran untuk jalan seperti Jalan Rumpio dan Jalan Tanjung Mompang kembali terancam dipotong. Dia menyebutkan anggaran Dinas PUPR untuk pembangunan non-DBH (Dana Bagi Hasil) hanya difokuskan pada tiga proyek, yakni DBH Sawit untuk pantai barat, DBH Migas untuk Puncak Sorik Marapi, dan dana sekitar Rp1 miliar untuk pembukaan jalan Panyabungan Timur tembus ke Padanglawas.
Selain masalah anggaran, dia juga menekankan pentingnya masyarakat mengurus identitas kependudukan agar dapat mengakses layanan kesehatan yang dijamin pemerintah daerah dan provinsi melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Taufi mengingatkan, masyarakat yang sakit harus tetap berobat karena pemerintah menanggung biayanya. Namun, akses tersebut membutuhkan data diri yang lengkap dan terbarukan. “Poin utama identitas harus lengkap,” pungkasnya.
Reporter: Sir
Discussion about this post