Dugaan Persekongkolan Jahat dalam Proyek Pengembangan Puskesmas Sibanggor Jae

Panyabungan, StartNews – Proyek Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Sibanggor Jae, Kecamatan Puncak Sorik Marapi (PSM), Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menjadi sorotan publik. Pasalnya, diduga adanya persekongkolan jahat dengan tujuan tertentu antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Credesain Kontruksi yang menjadi kontraktor proyek itu.

Dugaan ini bukan tanpa alasan, seperti diberitakan baswaratime.com, melainkan didukung sejumlah informasi dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Di antaranya, dugaan kongkalikong untuk melanggar syarat dan ketentuan kontrak poyek sebesar Rp5.087.060.000.

Dalam persyaratan tender, perusahaan yang berhak menjalankan proyek ini adalah yang mampu menyediakan minimal satu unit Loading Concrete Mixer Operating Weight 7.600Kg/3,5 M³.

Namun, setelah dinyatakan sebagai pemenang, CV Credesain Kontruksi tidak mampu menyediakan alat tersebut. Justru yang terlihat di lokasi hanya mesin pengaduk biasa.

Tak hanya itu, saat jurnalis baswaratime.com melakukan investigasi, tidak terlihat mesin genset kapasitas 10 KVA. Padahal, alat tersebut merupakan syarat utama untuk bisa mengikuti tender.

Selain itu, kuat dugaan CV Credesain Kontruksi juga tak menghadirkan atau mempekerjakan pekerja dari kontraktor yang besertifikat sesuai dengan nama yang diajukan dalam kontrak.

PPK proyek tersebut atas nama Sahjan yang bertugas di Dinas Kesehatan Madina diduga kuat terlibat meloloskan sejumlah pelanggaran kontrak itu. Pasalnya, setelah proyek itu berjalan sejak 22 Juli 2025, tidak terlihat ada perubahan dalam memenuhi ketentuan kontrak.

Sahjan yang dikonfirmasi sejak Selasa, 11 November 2025, sampai berita ini ditayangkan tidak menjawab. Alih-alih memberikan keterangan, yang bersangkutan justru memblokir nomor kontak wartawan yang melakukan kewajiban konfirmasi.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Madina dr. Muhammad Faisal Situmorang yang dikonfirmasi pada Rabu, 12 November 2025, juga memilih bungkam. Keputusan dua pejabat tersebut tidak memberikan keterangan terhadap dugaan adanya persekongkolan yang berpotensi merugikan uang negara itu membuat informasi berjalan satu arah.

Reporter: Sir