SEBANYAK 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengikuti uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di UPTD Pusat Asesmen Kompetensi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (13/10/2025) lalu.
Uji kompetensi dan evaluasi kinerja itu diharapkan dapat melahirkan pejabat yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga matang secara emosional, visioner, dan memiliki jiwa pengabdian yang tulus bagi kemajuan daerah.
Uji kompetensi dan evaluasi kinerja itu merupakan langkah nyata untuk memastikan setiap pejabat memiliki akuntabilitas serta kinerja yang optimal sesuai tugas dan fungsinya. Proses ini hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk memperkokoh semangat pelayanan publik, memperbaiki kualitas kinerja, dan memperkuat budaya organisasi yang berorientasi pada hasil.
Itu sebabnya, perlu ditekankan pentingnya pelayanan publik yang unggul. Sebab, masyarakat saat ini tidak lagi puas dengan pelayanan yang biasa-biasa saja. Masyarakat ingin merasakan kehadiran pemerintah di tengah mereka, bukan menjadi penghambat.
Untuk itu, kita mendorong Bupati Madina H. Saipullah Nasution menjadikan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja itu sebagai pijakan dalam menyusun ‘kabinetnya’ empat tahun kedepan. Mungkin kita sepaham bahwa penempatan pajabat dalam ‘kabinet’ pemerintahan Saipullah saat ini terbilang rapuh.
Secara kasat mata, kita melihat ada beberapa pejabat yang diamanahkan memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak sesuai dengan basis keilmuan dan kompetensinya. Sebut saja contohnya, kebijakan bupati yang menunjuk dokter kesehatan memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Keputusan bupati itu memang tidak lumrah, instansi yang menaungi bidang pendidikan dipimpin oleh seorang dokter kesehatan. Atau sebaliknya, bupati menganggap Dinas Pendidikan selama ini sedang ‘sakit’, sehingga perlu kepemimpinan seorang dokter untuk mengobatinya. Yang pasti, pergeseran pejabat itu sempat menjadi sorotan. Publik Madina menyebutnya sebagai kebijakan lucu-lucuan.
Banyak pihak mempertanyakan legitimasi keputusan yang diambil oleh bupati, karena terkesan tidak mengutamakan meritokrasi, prinsip menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.
Selain itu, kebijakan bupati yang mengabaikan pertimbangan objektif dalam pengangkatan pejabat sering berujung pada penempatan individu yang tidak memiliki kapasitas yang sesuai untuk posisi tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintahan. Publik berasumsi bahwa keputusan itu lebih bersifat politis dan berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu, alih-alih untuk mendorong pembuatan kebijakan yang efektif dan inovatif.
Bukan hanya itu, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Madina saat ini rangkap jabatan. Pada satu sisi, ini menunjukkan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang layak dan mumpuni untuk memimpin OPD sangat terbatas. Namun, pada lain sisi, rangkap jabatan eselon II ini juga menunjukkan kinerja pemerintah yang makin lemah. Sebab, secara logika, satu pejabat eselon II memimpin satu instansi saja belum tentu sukses mencapai target kinerja, apalagi harus memimpin dua instansi sekaligus.
Ketidakpuasan masyarakat terkait penempatan pejabat di Pemkab Madina akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kompetensi dalam kepemimpinan. Itu sebabnya, upaya perbaikan melalui evaluasi kinerja yang ketat dan transparan diperlukan untuk mencapai posisi manajerial yang dapat diandalkan. Kesadaran ini harus menjadi kesadaran kolektif untuk mendukung pembaharuan dalam sistem pemerintahan daerah yang lebih adil dan akuntabel.
Untuk mencapai pemerintahan yang responsif dan efisien, kita mendorong bupati menerapkan prinsip meritokrasi dan memastikan bahwa the right man in the right place dapat terpenuhi. Kita juga mendorong bupati agar lebih selektif menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan masing-masing. (*)
Penulis: Saparuddin Siregar | Pemimpin Redaksi StartNews.co.id
Discussion about this post