Panyabungan, StartNews Inisiator pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membuka tabir penyebab kekisruhan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendesak penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) segera memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga Pansus yang telah diajukan bisa berjalan.
Kami ingin Pansus ini berjalan dan menjadi produk DPRD sebagai bentuk komitmen kami mendampingi perjuangan guru-guru honor itu, kata H. Marganti Batubara di Panyabungan, Senin (22/1/2024), didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar Sobir Lubis, Ketua Komisi IV Nisad Sidik, dan Hj. Lely Artati.
Dia juga berharap langkah penyidik Polda Sumut yang memeriksa para pimpinan DPRD Madina tidak menimbulkan praduga-praduga di tengah masyarakat, terutama di kalangan peserta PPPK.
Jangan timbulkan praduga, biarkan APH (aparat penegak hukum) bekerja. Hasilnya nanti pasti kita ketahui bersama, tutur mantan Ketua DPRD Madina itu.
Dia menerangkan, dengan adanya penetapan tersangka dan penyidik masih terus mengembangkan kasus ini, maka bukan hal yang aneh apabila ada orang-orang lain yang dipanggil, termasuk anggota DPRD.
Mungkin nama para pimpinan itu disebut dalam penyelidikan sebelumnya, sehingga dipanggil untuk memberikan keterangan, katanya.
BACA JUGA:
Di sisi lain, Marganti mengungkapkan pihaknya mendapatkan cerita terkait adanya beberapa peserta seleksi yang terpaksa menjual tanah dan sawah agar bisa lolos PPPK tahun 2023.
Kabarnya masih banyak yang belum dikembalikan. Harapannya, pihak-pihak yang menjadi calo segera mengembalikan uang itu, kasihan melihat guru-guru yang tulus mendidik anak-anak kita, harapnya.
Terkait intimidasi dan teror yang diterima oleh peserta PPPK, Marganti meminta agar yang menerima dan mengetahui perlakuan seperti itu untuk tidak segan melaporkan kepada anggota DPRD yang menginisiasi Pansus.
Jangan takut, laporkan kepada kami. Hal-hal seperti ini sudah tidak menunjukkan perilaku orang berpendidikan, tuturnya.
Di tengah banyaknya dinamika kisruh seleksi PPPK ini, jelas Marganti, inisiator Pansus masih tetap pada pendirian dan solid.
Adanya penundaan mungkin menimbulkan pesimisme masyarakat, tapi saya pastikan rekan-rekan yang lain masih solid dan tidak ‘masuk angin, tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, kisruh seleksi PPPK Madina kian melebar. Setelah Kepala Dinas Pendidikan Dollar Hafriyanto Siregar ditetapkan sebagai tersangka, beberapa pejabat tinggi pemkab setempat juga telah dipanggil Poldasu untuk dimintai keterangan.
Tak hanya pejabat, tiga pimpinan DPRD Madina, yakni Erwin Efendi Lubis, Harminsyah Batubara, dan Erwin Efendi Nasution serta satu anggota DPRD atas nama Rahmat Riski Daulay turut menerima surat panggilan permintaan keterangan dari penyidik Poldasu.
Pemanggilan keempatnya dibenarkan oleh Sekretaris Dewan Afrizal Nasution di ruang kerjanya, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Madina, Senin (22/01). Ya, benar. SPT terkait pemanggilan itu sudah dikeluarkan, katanya.
Surat tersebut diterima sekretaris dewan pada Kamis (18/1/2024). Keempatnya dipanggil untuk memberikan keterangan seputar kisruh seleksi PPPK di Bumi Gordang Sambilan.
Reporter: Roy Adam
Discussion about this post