Medan, StartNews Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut) didorong agar terus mempertahankan Indeks Inklusi Keuangan Sumut sebesar 95,58 persen pada 2022.
Caranya antara lain dengan mendorong pemanfaatan produk serta pembekalan kepada calon konsumen agar pemilihan ragam produk dapat sesuai kebutuhan, hak, kewajiban, manfaat, dan risiko.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S. Trinugroho menyampaikan hal itu pada pembukaan Workshop TPAKD se-Sumut di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Medan, Kamis (19/1/2023).
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2022 silam, Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi Sumut sebesar 95,58 persen atau tertinggi kedua secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini sangat menggembirakan dan harus tetap dipertahankan kedepan, kata Arief.
Untuk itu, Arief mengimbau seluruh stakeholder agar memberikan literasi keuangan yang memadai kepada masyarakat Sumut dan teliti dalam menggunakan layanan jasa keuangan, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana.
Kita perlu berhati-hati banyak penghimpunan dana pinjaman sifatnya online, aksesnya sangat mudah, cepat cairnya, tapi setelah itu kita terjebak, jelasnya.
Seperti roadmap TPAKD tahun 2023, peningkatan produk dan layanan keuangan syariah. Untuk itu, daerah-daerah yang memiliki potensi peningkatan ekonomi syariah diminta dapat menyasar program keuangan yang berbasis syariah. Selain itu, program literasi/inklusi dapat dimulai dari lingkup yang lebih kecil, yaitu pedesaan atau kelurahan di masing-masing daerah.
Selaku koordinator TPAKD Sumut, Arief juga berharap agar setiap kabupaten/kota membentuk ekosistem desa/kampung dalam mewujudkan pemerataan inklusi keuangan dan literasi keuangan, serta meningkatkan peran BUMDES/BUMDESMA agar ekonomi Sumut dapat bertumbuh lebih baik pada tahun 2023.
Kita tidak ada lagi waktu bersantai, terlebih apa yang telah disampaikan Bapak Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Forkopimda se-Indonesia di Sentul untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjaga pengendalian inflasi, khususnya Sumut dan kabupaten/kota se-Sumut, karena kondisi negara ini atau dunia sedang tidak baik-baik saja, ujarnya.
Arief juga mengucapkan terima kasih kepada OJK dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut yang berperan aktif dalam menyukseskan program kerja TPAKD di Sumut.
Terima kasih OJK yang terus melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat dan berkolaborasi dengan TPAKD untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas, ungkapnya.
Sementara Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Untung Santoso mengatakan workshop ini digelar untuk pembahasan usulan program kerja pada 2023, yang nantinya disahkan oleh masing-masing kepala daerah untuk diemplementasikan oleh masing-masing anggota.
Dia mengatakan pada tahun 2023, ada lima program kerja TPAKD, yakni Ekosistem Desa Inklusi/Wisata, Perempuan Maju, Unggul dan Terhormat, UMKM Bermartabat, One Village One Agent serta Sinergi Aksi Literasi dan Inklusi untuk mempermudah akses keuangan formal masyarakat di desa.
Dia berharap dengan program kerja ini, seluruh OPD dan pelaku industri jasa keuangan syariah dapat berkaloborasi dan bersinergi mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi di Sumut.
Hadir dalam workshop TPAKD itu, di antaranya Deputi Direktur Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Wan Zulfahri, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait, Asisten Bidang Prekonomian 33 kabupaten/kota selaku Ketua Tim TPAKD Kabupaten/Kota, dan para Kepala Bagian Prekonomian di 33 kabupaten/kota se-Sumut.
Reporter: Rls
Discussion about this post