Medan, StartNews Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Eli Mahrani HM Jafar Sukhairi Nasution menghadiri Seminar Nasional BKKBN di Le Polonia Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Selasa (5/7/2022).
Seminar tersebut mengusung tema: Integrasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan dalam Perspektif Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
Sekretaris DPPKB Elvy Maryani hadir mendampingi Ketua TP PKK Madina dalam acara tersebut.
Ketua Panitia Ir. Hj. Mila Rahmawati dalam laporannya menyampaikan pemerintah telah mencanangkan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi bagian dari kelompok negara berpendapatan tinggi.
Sebagai catatan, kata Mila, diperlukan waktu 18 tahun (1968-1986) bagi Indonesia untuk masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah-bawah dan 33 tahun (1986-2020) untuk masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah-atas.
“Waktu yang tersedia hanya 23 tahun lagi. Artinya, apabila kita hanya melakukan business as usual (BAU), kemungkinan besar kita tidak akan dapat mengantarkan Indonesia masuk ke kelompok berpendapatan atas pada ulang tahun ke-100 kemerdekaan Indonesia nanti,” kata Mila.
Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 menunjukkan Indonesia memiliki penduduk usia produktif yang besar dengan komposisi didominasi generasi Z sebanyak 27,94 persen, disusul ginerasi milenial sebesar 25,87 persen, dan kelompok post gen-Z (lahir mulai tahun 2013) berjumlah 10,88 persen dari total penduduk Indonesia.
Mempertimbangkan kelompok usia produktif yang sangat besar ini, Mila mengatakan kebijakan-kebijakan yang disusun berfokus pada peningkatan kualitas manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial, termasuk untuk kelompok usia produktif yang di dalamnya termasuk kelompok miskin dan terpinggirkan. Hal ini karena kualitas usia produktif yang akan menentukan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global.
Lebih lanjut, Mila menyampaikan dalam pembangunan keluarga, salah satu isu penting adalah stunting. Kualitas hidup seorang anak menjadi tidak optimal ketika terdampak oleh stunting.
“Karena itu, perlu menerapkan upaya mitigasi dini untuk mencegah dan meminimalisasi dampak jangka panjang dan lebih luas dari stunting,” lanjutnya.
Di akhir laporannya, Mila menyampaikan prevalensi stunting secara nasional ditargetkan turun hingga 14 persen pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN mendapat mandat sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.
“Dalam pelaksanaan mandat tersebut, maka BKKBN tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” katanya.
Sementara Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto menekankan kembali pada tahun ke-100 negara Republik Indonesia harus mencapai target Indonesia emas.
“Kita akan menuju Indonesia emas di 2045. Kenapa 2045? Karena tepat 100 tahun hari Kemerdekaan Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Bonivasius mengatakan jika bicara Indonesia emas tidak lepas dari sisi kualitas sumber daya manusia. “Maka tema kita disini cocok sekali, karena berbicara mengenai kualitas,” ujarnya.
Kualitas sumber daya manusia, kata Bonivasius, sesuai Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 terkait dengan kependudukan itu menjadi sentral di pembangunan. Pembangunan yang dimaksud pembangunan sosial budaya ekonomi dan lingkungan.
Reporter: IRP
Discussion about this post