Komisi I DPRD Madina Pertanyakan Kemitraan dengan Dinas Pendidikan

Panyabungan, StartNews Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina) mempertanyakan fungsi kemitraan dengan Dinas Pendidikan yang terkesan mengabaikan keberadaan lembaga legislatif. Hal ini menyikapi tidak adanya pemberitahuan dari Dinas Pendidikan kepada Komisi I terkait diberlakukannya PTM terbatas di Madina. Padahal, kebijakan ini berhubungan erat dengan masyarakat.

Anggota Komisi I Rahmat Risky Daulay mengatakan terkait pelaksanaan PTM, tidak ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan. Tidak ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan. Kita hanya tahu dari selebaran surat yang ditandatangani Plt. Kadis Pendidikan, katanya saat rapat komisi, Rabu (16/2/2022).

Politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan sikap Dinas Pendidikan yang terlihat seperti tidak menghargai keberadaan Komisi I sebagai mitra kerja.

Dari keterangan Komisi I diperoleh bahwa tidak adanya pemberitahuan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan bukan hanya kali ini saja, tapi sudah berulang kali. Termasuk surat edaran vaksinasi kepada anak yang menuai polemik karena terkesan ada pemaksaan.

Itu nanti sejalan saja kita panggil BKD dan Dinas Pendidikan. Apa gunanya kita mitra, kita hanya tahu dari luar surat-surat yang diumumkan, pemberitahuan ke Komisi I tidak ada, ujarnya.

Selain tidak adanya pemberitahuan terkait PTM, Komisi I juga mempertanyakan lambannya langkah Dinas Pendidikan menyikapi hasil tinjauan lapangan di SDN 1 Sihepeng dan SDN 116 Percontohan.

Komisi I telah melakukan tinjauan lapangan dan telah menyampaikan hasil rapat internal komisi ke Dinas Pendidikan, tapi sampai hari ini belum ada langkah konkret untuk menyelesaikan masalah di dua sekolah tersebut.

Bahkan kabarnya Dinas Pendidikan masih menunggu hasil investigasi yang akan dilakukan Dewan Pendidikan. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi Komisi I terkait posisi mereka dalam pandangan Dinas Pendidikan. Atau kita bukan mitra lagi biar kita tahu, tutup Risky.

Dalam waktu dekat Komisi I akan memanggil seluruh OPD mitra kerja untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Reporter: Rls