DPW Formabes Sumut meminta 40 anggota DPRD Mandina membuka riwayat pendidikan secara sukarela demi menjaga kepercayaan publik.
Panyabungan, StartNews – Dewan Pimpinan Wilayah Forum Masyarakat Bersatu Sumatera Utara (DPW Formabes) meminta 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (DPRD Madina) menunjukkan komitmen keterbukaan dengan menyampaikan riwayat pendidikan mereka secara sukarela kepada masyarakat.
Ketua DPW Formabes Ali Musa Manto Lubis menilai langkah inisiatif dari para wakil rakyat di daerah diperlukan seiring menguatnya desakan transparansi ijazah pejabat publik di tingkat nasional.
Dorongan di tingkat lokal ini selaras dengan gelombang petisi publik melalui laman Change.org yang mendesak anggota DPR RI membuka dokumen riwayat pendidikan mereka.
Menurut Manto, keterbukaan riwayat pendidikan para legislator di tingkat kabupaten akan memperkuat akuntabilitas wakil rakyat di hadapan konstituennya.
“Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Namun, keterbukaan dokumen juga harus mengikuti ketentuan perlindungan data pribadi dan aturan keterbukaan informasi,” kata Manto kepada wartawan di Panyabungan, Rabu (18/11/2026).
Selain mendorong inisiatif para anggota Dewan, Formabes Sumut juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madina menjelaskan mekanisme verifikasi berkas pencalonan Pemilu 2024 serta prosedur akses informasi bagi warga yang ingin mengetahui dokumen pendidikan calon terpilih.
Manto menegaskan, dorongan keterbukaan ini murni bertujuan menjaga integritas demokrasi daerah, bukan untuk menuding adanya kejanggalan pada keabsahan dokumen pendidikan anggota legislatif.
Hingga berita ini ditayangkan, KPU Madina maupun pimpinan DPRD setempat belum memberikan keterangan terkait mekanisme keterbukaan dokumen tersebut.
Reporter: Agus Hasibuan





Discussion about this post