Hingga batas waktu penutupan, hanya perwakilan Indah Annisa yang mengambil formulir calon Ketua DPD Golkar Madina. Ketua SC tegaskan jalur diskresi tetap wajib patuhi prosedur.
Panyabungan, StartNews — Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah (Musda) VII Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal (Madina) resmi menutup tahapan pengambilan formulir pendaftaran bakal calon ketua pada Selasa (17/11/2026) tepat pukul 16.00 WIB.
Hingga batas waktu penutupan berakhir, tercatat hanya tim perwakilan dari bakal calon Indah Annisa yang mengambil berkas pendaftaran tersebut.
Pengambilan formulir dilakukan oleh Ahmad Fauji pada 16 November 2026 untuk pencalonan Indah Annisa.
Panitia sebelumnya sempat menunggu hingga tenggat waktu pada 17 November 2026 pukul 16.00 WIB.
Namun, karena tidak ada pendaftar lain yang datang, pengambilan formulir ditutup sesuai jadwal yang telah dipublikasikan. Tahapan selanjutnya bagi kandidat adalah pengembalian formulir pendaftaran yang disertai dengan proses verifikasi berkas.
Dalam rapat panitia yang dihadiri oleh ketua pelaksana Salman, sekretaris pelaksana Zubaidah Nasution, serta perwakilan panitia pengarah atau tim penjaringan Sutan Bajora dan Gendut Wijaya, turut dibahas ketentuan mengenai mekanisme jalur diskresi.
Ketua Steering Committee (SC) Musda VII DPD Partai Golkar Madina Anas Suheri Lubis menegaskan penggunaan jalur diskresi tidak menggugurkan aturan main maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) partai yang berlaku.
“Jalur diskresi memang merupakan salah satu syarat untuk menjadi calon, tetapi itu tidak menghilangkan aturan dan juklak yang berlaku. Tahapan seperti pendaftaran, pengambilan formulir, dan verifikasi berkas tetap wajib dipenuhi meskipun kandidat melalui jalur diskresi, sehingga tidak serta-merta bebas dari prosedur pendaftaran,” kata Anas Suheri Lubis.
Anas menjelaskan seluruh keputusan rapat pada hari ini ditetapkan setelah panitia mempelajari pedoman partai dan berkonsultasi secara intensif dengan pengurus provinsi.
Guna menjamin transparansi serta menghindari asumsi negatif bahwa panitia mengabaikan aturan, seluruh tahapan proses ini akan dilaporkan secara tertulis kepada DPD Partai Golkar Sumut, Mahkamah Partai, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Panitia menyatakan bertanggung jawab penuh atas keputusan bersama yang telah diambil demi menjaga integritas pelaksanaan Musda VII DPD Partai Golkar Madina.
Reporter: Sir




Discussion about this post