Jakarta, StartNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024 menganggarkan Rp370 miliar untuk mendukung program percepatan penurunan stunting dari pemerintah pusat.
“Pemprov Sumut senantiasa mengikuti arahan Wapres. Kita pun berkomitmen melakukan berbagai upaya penanganan stunting,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin usai mengikuti rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Pada tahun 2024, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran Rp370 miliar untuk penanganan stunting. Sedangkan tahun 2023, telah terealisasi dana penurunan stunting di Sumut, antara lain Rp39 miliar dari DAK fisik penurunan stunting dan DAK nonfisik Rp184 miliar, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rp92 miliar.
Adapun berbagai program yang dijalankan di Sumut, antara lain, penguatan kelembagaan seperti penguatan peran Posyandu dan koordinasi lintas sektor. Kemudian memperkuat intervensi gizi spesifik seperti mendistribusikan tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, penambah daya tahan tubuh pada ibu hamil dan balita.
Selain itu, telah dibentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di 31 kabupaten/kota, pendampingan tim pendamping keluarga yang saat ini telah mencapai 98%. Telah dibentuk tim audit kasus stunting, serta dilakukan rembuk stunting baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting Sumut berada pada angka 21,1%. Hassanudin mengatakan pada tahun 2023, prevalensi Sumut ditargetkan turun menjadi 18,55%.
“Tahun 2023 target penurunan stunting (Sumut) di angka 18,55 persen dan seterusnya di tahun 2024 ini menjadi 14,92% optimis dapat kami capai tentunya dengan dukungan serta sinergi semua pihak,” kata Hassanudin.
Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin menyampaikan berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting nasional hanya turun 0,1% dari 21,6 menjadi 21,5%. “Ini menjadi perhatian. Artinya angka ini tidak seusai target penurunan,” kata Wapres.
Reporter: Rls
